Kawasan Tanpa Rokok
Kabupaten Karawang — ITCRN
Mewujudkan Lingkungan Karawang Sehat Bebas Asap Rokok.
Pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 7 tatanan publik Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 untuk melindungi kesehatan masyarakat.
7 Tatanan Kawasan Tanpa Rokok
Berdasarkan Peraturan Daerah, 7 kawasan publik berikut bebas 100% dari kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan laboratorium kesehatan.
Tempat Proses Belajar Mengajar
Sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren, dan tempat kursus.
Tempat Anak Bermain
PAUD, TK, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak.
Tempat Ibadah
Masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.
Angkutan Umum
Bus kota, angkutan pedesaan, travel, dan sarana transportasi publik.
Tempat Kerja
Kantor pemerintah, BUMD, swasta, dan industri/pabrik.
Tempat Umum Lainnya
Pasar, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan sarana olahraga.
Payung Hukum Penegakan Kawasan Tanpa Rokok
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Karawang berlandaskan pada perundang-undangan nasional hingga Peraturan Daerah setempat untuk menjamin hak masyarakat atas udara bersih dan sehat.
Peraturan Daerah Kab. Karawang No. 5 Tahun 2016
Mengatur penetapan 7 kawasan tanpa rokok, kewajiban pemeliharaan dan pemasangan tanda larangan oleh pengelola gedung, peran masyarakat, dan pembentukan Satuan Tugas KTR.
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya guna melindungi perokok pasif dari risiko penyakit bahaya.
PP No. 28 Tahun 2024 / PP 109 Tahun 2012
Pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau, pelarangan penjualan rokok dekat zona pendidikan/anak, serta pembatasan iklan dan penjelajahan promosi rokok di area umum.
Sanksi & Ketentuan Penindakan Pelanggaran (Perda No. 5 Tahun 2016)
Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dapat dikenakan sanksi denda administratif hingga denda tindak pidana ringan (tipiring).
Pengelola yang tidak memasang tanda larangan merokok, membiarkan orang merokok, atau menyediakan asbak di area KTR dapat dikenakan sanksi peringatan hingga pembekuan izin usaha.